Perusahaan manufaktur yang melakukan ekspor atas hasil produksinya yang telah mendapat surat keputusan penetapan sebagai perusahaan KITE Pembebasan (SKEP Penetapan).
(Sesuai dengan PMK-149/PMK.04/2022 & PER-08/BC/2022)

Bahan baku termasuk bahan penolong dan pengemas sesuai dengan yang telah ditetapkan pada lampiran SKEP Penetapan.
(Sesuai dengan PMK-149/PMK.04/2022 & PER-08/BC/2022)

Pengajuan permohonan SKEP penetapan ditujukan kepada Kantor Wilayah DJBC yang mengawasi lokasi dengan volume kegiatan tertinggi. SKEP penetapan berlaku secara nasional sehingga tidak perlu mengajukan SKEP penetapan ke Kantor Wilayah yang lain.
(Sesuai dengan PMK-149/PMK.04/2022 & PER-08/BC/2022)

IT Inventory dan CCTV harus sesuai dengan ketentuan PMK 149/PMK.04/2022 dan harus dimiliki pada saat mengajukan permohonan penetapan. IT Inventory dan CCTV harus didayagunakan paling lambat sejak ditetapkan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.
(Sesuai dengan PMK-149/PMK.04/2022 & PER-08/BC/2022)

Tidak, impor atau ekspor dapat dilakukan pada pelabuhan yang terdapat kantor pabean di seluruh Indonesia dengan memenuhi ketentuan pengisian dokumen sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal nomor PER-08/BC/2022.
(Sesuai dengan PMK-149/PMK.04/2022 & PER-08/BC/2022)

Boleh, dengan harus mengajukan izin kepada Kepala Kantor Wilayah yang menerbitkan SKEP Penetapan dengan jangka waktu tertentu ditentukan oleh Kepala Kantor.
(Sesuai dengan PMK-149/PMK.04/2022 & PER-08/BC/2022)

Hal yang harus diperhatikan antara lain adalah:

1. Perusahaan subkontrak sudah tercantum pada SKEP
2. Tidak mensubkontrakkan seluruh tahapan dan atau kegiatan olah rakit pasang dari bahan baku menjadi hasil produksi kepada satu perusahaan subkontrak
3. Membuat dokumen internal subkontrak sesuai dengan ketentuan pada PMK 149/PMK.04/2022
4. Mencatat kegiatan subkontrak pada IT Inventory
5. Seluruh waste/scrap, barang rusak, dan hasil produksi dikembalikan kepada Perusahaan KITE Pembebasan.

(Sesuai dengan PMK-149/PMK.04/2022 & PER-08/BC/2022)

Ekspor harus dilakukan ke luar daerah pabean. Namun, diperbolehkan untuk ekspor melalui PLB. Ekspor dapat diakui setelah barang ke luar daerah pabean.
(Sesuai dengan PMK-149/PMK.04/2022 & PER-08/BC/2022)

Boleh, dengan mencantumkan Gudang PLB pada SKEP Keputusan sebagai tempat penyimpanan, tetapi atas penyimpanan pada PLB belum dapat diakui sebagai ekspor atau penyelesaian atas barang yang mendapat fasilitas KITE Pembebasan.
(Sesuai dengan PMK-149/PMK.04/2022 & PER-08/BC/2022)

Menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagai pembuktian bahwa telah melakukan penyelesaian atas barang yang mendapat fasilitas KITE Pembebasan.
(Sesuai dengan PMK-149/PMK.04/2022 & PER-08/BC/2022)

Laporan pertanggungjawaban disampaikan melalui portal pengguna jasa pada CEISA 4.0, dengan membuat laporan keterkaitan antara PIB dan PEB pada web dimaksud atau melakukan upload excel sesuai dengan format yang telah ditentukan.
(Sesuai dengan PMK-149/PMK.04/2022 & PER-08/BC/2022)

Periode KITE Pembebasan merupakan periode yang diberikan kepada Perusahaan KITE Pembebasan untuk melaksanakan realisasi ekspor, penyerahan Hasil Produksi, atau penyelesaian Barang dan Bahan terhitung sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor dan/atau pemberitahuan pabean untuk pemasukan.
(Sesuai dengan PMK-149/PMK.04/2022 & PER-08/BC/2022)

Periode KITE Pembebasan diberikan untuk jangka waktu:

• paling lama 12 (dua belas) bulan: atau
• lebih dari 12 (dua belas) bulan, apabila Perusahaan KITE Pembebasan memiliki masa produksi lebih dari 12 (dua belas) bulan.

(Sesuai dengan PMK-149/PMK.04/2022 & PER-08/BC/2022)

Periode KITE Pembebasan dapat diperpanjang dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU, dalam hal:

• penundaan ekspor dari pembeli:
• pembatalan ekspor atau penggantian pembeli;
• sisa Barang dan Bahan karena adanya batasan minimal pembelian, sehingga belum dapat diproduksi sampai dengan periode KITE Pembebasan berakhir;
• kondisi kahar (force majeure), dan/atau
• kondisi lain yang mengakibatkan diperlukannya perpanjangan periode KITE Pembebasan berdasarkan manajemen risiko dan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

(Sesuai dengan PMK-149/PMK.04/2022 & PER-08/BC/2022)

Tidak, atas barang tersebut akan diterbitkan Surat Penetapan Pabean (SPP) yang harus dilunasi dan fasilitas KITE Pembebasan akan dibekukan.
(Sesuai dengan PMK-149/PMK.04/2022 & PER-08/BC/2022)

Mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi lokasi usaha. Pengajuan permohonan dilakukan melalui sistem aplikasi perizinan DJBC. Dalam hal sistem aplikasi perizinan DJBC belum beroperasi, permohonan disampaikan melalui INSW. Perusahaan harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam PMK 149/PMK.04/2022.
(Sesuai dengan PMK-149/PMK.04/2022 & PER-08/BC/2022)

Jangka waktu yang diberikan adalah:

• paling lama 12 (dua belas) bulan: atau
• lebih dari 12 (dua belas) bulan, apabila Perusahaan KITE Pembebasan memiliki masa produksi lebih dari 12 (dua belas) bulan,

terhitung sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor dan/atau pemberitahuan pabean untuk pemasukan.
(Sesuai dengan PMK-149/PMK.04/2022 & PER-08/BC/2022)

Perusahaan wajib menyerahkan jaminan paling sedikit sebesar Bea Masuk serta PPN atau PPN dan PPnBM atas Barang dan Bahan sebagaimana diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dan/atau pemberitahuan pabean untuk pemasukan.

Jaminan diajukan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat pemberitahuan pabean diajukan.

Jaminan wajib memiliki jangka waktu berlaku paling singkat selama penjumlahan:

1. periode KITE Pembebasan (12 bulan); dan
2. waktu penyampaian dan penelitian laporan pertanggungjawaban (60 hari).

(Sesuai dengan PMK-149/PMK.04/2022 & PER-08/BC/2022)

Perusahaan KITE Pembebasan dapat menyerahkan jaminan dalam bentuk:

1. jaminan tunai;
2. jaminan bank;
3. jaminan dari perusahaan asuransi berupa customs bond;
4. jaminan Indonesia EximBank (Jaminan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia);
5. jaminan perusahaan penjaminan; atau
6. jaminan perusahaan (corporate guarantee).
   Jaminan perusahaan (corporate guarantee) dapat digunakan setelah mendapat keputusan pemberian izin penggunaan Jaminan perusahaan (corporate guarantee). Untuk mendapatkan izin penggunaan jaminan perusahaan (corporate guarantee), Perusahaan KITE Pembebasan menyerahkan jaminan perusahaan (corporate guarantee) dan mengajukan permohonan kepada Menteri u.p. Direktur Jenderal, dengan syarat Perusahaan KITE Pembebasan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
• memiliki kategori risiko rendah; dan
• memiliki kondisi keuangan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Jaminan dalam rangka kepabeanan.

(Sesuai dengan PMK-149/PMK.04/2022 & PER-08/BC/2022)

Atas sisa proses produksi (scrap/waste) yang mendapat fasilitas KITE Pembebasan dapat diselesaikan dengan cara:

• dimusnahkan; dan/atau
• dijual.

Penyelesaian tersebut dilakukan dengan mengajukan pemberitahuan pabean untuk penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pabrik atau kegiatan usaha.

Terhadap penyelesaian sisa proses produksi (scrap/waste) dengan cara dijual, Perusahaan KITE Pembebasan:

• melunasi Bea Masuk sebesar 5% (lima persen) dikalikan harga jual;
• melunasi PPN atau PPN dan PPnBM atas Barang dan Bahan yang pada saat impor atau pemasukan mendapatkan fasilitas KITE Pembebasan; dan
• membuat faktur pajak dan memungut PPN atau PPN dan PPnBM, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(Sesuai dengan PMK-149/PMK.04/2022 & PER-08/BC/2022)

Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan melakukan pembekuan terhadap fasilitas KITE Pembebasan dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan:

• tidak melakukan kegiatan impor dan/atau pemasukan Barang dan Bahan dengan menggunakan fasilitas KITE Pembebasan selama periode 1 (satu) tahun;
• ditemukan data yang tidak sesuai pada Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan;
• tidak memenuhi ketentuan pembongkaran dan/atau penyimpanan Barang dan Bahan serta Hasil Produksi, paling lama 6 (enam) bulan berdasarkan pertimbangan manajemen risiko Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU;
• tidak memenuhi ketentuan subkontrak, paling lama 6 (enam) bulan berdasarkan pertimbangan manajemen risiko kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU;
• tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah Periode KITE Pembebasan berakhir;
• tidak bersedia dilakukan monitoring dan/atau evaluasi;
• tidak menyerahkan dokumen dan/atau data yang diperlukan dalam pelaksanaan monitoring dan/atau evaluasi;
• tidak memasang papan nama;
• tidak melakukan penatausahaan barang asal fasilitas KITE Pembebasan;
• tidak menyerahkan laporan;
• tidak mendayagunakan sistem informasi persediaan berbasis komputer (IT Inventory);

(Sesuai dengan PMK-149/PMK.04/2022 & PER-08/BC/2022)

Perusahaan tidak dapat melakukan impor dan/atau pemasukan dengan menggunakan fasilitas KITE Pembebasan, namun masih dapat melakukan ekspor dan kegiatan kepabeanan lainnya.
(Sesuai dengan PMK-149/PMK.04/2022 & PER-08/BC/2022)

Setelah perusahaan melakukan pembayaran SPP dan memenuhi ketentuan lain apabila dibekukan dengan alasan yang lain.
(Sesuai dengan PMK-149/PMK.04/2022 & PER-08/BC/2022)

Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan atas nama Menteri melakukan pencabutan fasilitas KITE Pembebasan dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan:

1. tidak melakukan impor atau pemasukan dengan menggunakan fasilitas KITE Pembebasan:
• dalam waktu 1 (satu) tahun sejak dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dalam hal tidak terdapat saldo Barang dan Bahan yang masih dalam periode KITE Pembebasan atau perpanjangan periode KITE Pembebasan; atau
• dalam waktu 2 (dua) tahun sejak dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dalam hal terdapat perpanjangan periode KITE Pembebasan yang berakhir melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibekukan;
2. tidak mengajukan permohonan dan/atau pemberitahuan perubahan data kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal fasilitas KITE Pembebasan dibekukan;
3. diterbitkan surat paksa karena ada tagihan yang tidak dilunasi;
4. terbukti telah melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
5. berubah status menjadi pengusaha Kawasan Berikat atau pengusaha di Kawasan Berikat, setelah laporan pertanggungjawaban atas penyelesaian Barang dan Bahan mendapatkan putusan;
6. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
7. tidak lagi memenuhi kriteria untuk memperoleh fasilitas KITE Pembebasan;
8. tidak memenuhi ketentuan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan/atau audit kepabeanan seperti terbukti melakukan penyalahgunaan fasilitas; dan/atau
9. mengajukan permohonan untuk dilakukan pencabutan fasilitas KITE Pembebasan.

(Sesuai dengan PMK-149/PMK.04/2022 & PER-08/BC/2022)

Memberikan penjelasan disertai dengan bukti pendukung dan mengupload dokumen terkait pada portal pengguna jasa.
(Sesuai dengan PMK-149/PMK.04/2022 & PER-08/BC/2022)

Tetap diisi "tidak berwujud" agar tidak ditolak pada saat validasi.
(Sesuai dengan PMK-149/PMK.04/2022 & PER-08/BC/2022)

Berdasarkan jenis alasan penolakannya dapat dilakukan tindak lanjut antara lain; melakukan pembayaran atas tagihan, atau menyampaikan kembali laporan pertanggungjawaban dengan melakukan perbaikan terlebih dahulu.
(Sesuai dengan PMK-149/PMK.04/2022 & PER-08/BC/2022)

Dalam hal pencabutan karena perusahaan atau penanggungjawab perusahaan terbukti melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau telah dinyatakan pailit, maka tidak dapat diberikan fasilitas KITE selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana dan/atau [penetapan pailit. Jadi pencabutan selain karena 2 hal di atas, dapat diajukan permohonan penetapan sebagai perusahaa KITE.
(Sesuai dengan PMK-145/PMK.04/2022 & PMK-149/PMK.04/2022)

SKEP Penetapan Penerima Fasilitas KITE berlaku sampai dengan perusahaan tidak lagi memanfaatkan fasilitas KITE ataupun dilakukan pencabutan.
(Sesuai dengan PMK-145/PMK.04/2022 & PMK-149/PMK.04/2022)

Pada intinya semua badan usaha industri manufaktur yang hasil produksinya untuk ekspor dapat memanfaatkan fasilitas KITE sepanjang memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam PMK-149/PMK.04/2022 untuk KITE Pembebasan dan PMK-145/BC/2022 untuk KITE Pengembalian.
(Sesuai dengan PMK-145/PMK.04/2022 & PMK-149/PMK.04/2022)

Perusahaan tidak dapat memilih Kantor Wilayah atau KPU tertentu. Kantor Wilayah atau KPU penerbit SKEP Penetapan Perusahaan KITE adalah Kantor Wilayah atau KPU di mana lokasi pabrik berada. Jika perusahaan memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi pabrik yang tidak berlokasi dalam 1 (satu) Kantor Wilayah atau KPU maka permohonan ditujukan kepada Kantor Wilayah atau KPU terdekat dari lokasi pabrik dengan volume importasi terbesar.
(Sesuai dengan PMK-145/PMK.04/2022 & PMK-149/PMK.04/2022)

Dalam PMK-149/PMK.04/202 untuk KITE Pembebasan dan PMK-145/BC/2022 untuk KITE Pengembalian, konversi tidak lagi disampaikan sebelum proses produksi, namun konversi saat ini disampaikan secara satu kesatuan dalam laporan pertanggungjawaban (BCL.KT 01) atau permohonan pengembalian (BCL.KT 02).
(Sesuai dengan PMK-145/PMK.04/2022 & PMK-149/PMK.04/2022)

Perusahaan hanya dapat mengimpor sesuai dengan Kode HS (Harmonized System) yang tercantum dalam SKEP Penetapan KITE. Jika perusahaan ingin mengimpor dengan menggunakan fasilitas KITE tetapi barangnya belum tercantum dalam SKEP Penetapan, maka perlu diajukan perubahan SKEP terlebih dahulu kepada Kantor Wilayah atau KPU penerbit SKEP Penetapan KITE. Melakukan impor di luar Kode HS yang tercantum dalam SKEP Penetapan KITE mengakibatkan dokumen pabean impor ditolak (reject).
(Sesuai dengan PMK-145/PMK.04/2022 & PMK-149/PMK.04/2022)

Sesuai dengan Pasal 3 PMK-149/PMK.04/2022 untuk KITE Pembebasan dan Pasal 3 PMK-145/BC/2022, Barang dan Bahan yang terdaftar sebagai bahan baku yang diimpor menggunakan fasilitas KITE harus memuat paling sedikit deskripsi 8 (delapan) digit Harmonized System Code (kode HS). Jika dalam SKEP Perusahaan KITE masih terdapat Barang dan Bahan dengan deskripsi 6 (enam) digit kode HS atau Barang dan Bahan yang belum terdapat di dalam SKEP KITE, maka Perusahaan KITE wajib mengajukan perubahan SKEP KITE ke Kantor Wilayah DJBC melalui SKP.
(Sesuai dengan PMK-145/PMK.04/2022 & PMK-149/PMK.04/2022)

Nomor dan tanggal Surat Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE dapat dituliskan pada kolom NIPER dan lembar lanjutan dokumen pabean.
(Sesuai dengan PMK-145/PMK.04/2022 & PMK-149/PMK.04/2022)

Tidak perlu menyampaikan hardcopy apabila sudah tersedia atau diunggah melalui Portal KITE. Semua dokumen permohonan (berlaku juga untuk surat permohonan pengembalian Bea Masuk) Perusahaan KITE disampaikan melalui Portal KITE. Dasar hukum: Pasal 21 PMK 145/PMK.04/2022 dan Pasal 29 PMK 149/PMK.04/2022
(Sesuai dengan PMK-145/PMK.04/2022 & PMK-149/PMK.04/2022)

Dalam pengajuan BCLKT melalui Portal KITE Online, tidak ada batasan besaran file laporan pertanggungjawaban atau permohonan pengembalian.
(Sesuai dengan PMK-145/PMK.04/2022 & PMK-149/PMK.04/2022)

Untuk ekspor melalui PLB, dapat diajukan dalam laporan pertanggungjawaban dan permohonan pengembalian Bea Masuk dalam hal:

• Hasil Produksi telah dikeluarkan dari Pusat Logistik Berikat ke pelabuhan muat untuk diekspor; dan
• laporan hasil penelitian rekonsiliasi ekspor telah diterbitkan. Dasar Hukum: Pasal 17 PMK 145/PMK.04/2022 dan Pasal 19 PMK 149/PMK.04/2022

(Sesuai dengan PMK-145/PMK.04/2022 & PMK-149/PMK.04/2022)

Sesuai dengan Pasal 21 PMK 145/PMK.04/2022 dan Pasal 29 PMK 149/PMK.04/2022 terdapat persyaratan dalam BCLKT yang diajukan Perusahaan KITE yaitu terdapat nilai tambah atas Hasil Produksi dengan membandingkan nilai ekspor Hasil Produksi dan nilai impor Barang dan Bahan yang digunakan. Jika tidak terdapat nilai tambah saat penelitian BCLKT oleh Kantor Wilayah DJBC, Perusahaan KITE akan diminta bukti berupa data pendukung yang menunjukkan adanya kondisi yang menyebabkan nilai ekspor lebih kecil dibanding nilai impor.
(Sesuai dengan PMK-145/PMK.04/2022 & PMK-149/PMK.04/2022)

Dapat dilihat pada Portal KITE melalui menu browse PEB.
(Sesuai dengan PMK-145/PMK.04/2022 & PMK-149/PMK.04/2022)

Tidak bisa. VD/VP dapat digunakan dalam hal terdapat insiatif dari Perusahaan KITE untuk penambahan nilai transaksi, perubahan nilai pabean dan tarif (klasifikasi) dan juga dapat dilakukan inisatif secara terbatas untuk perubahan jumlah impor barang dan bahan. Namun dalam VD/VP tidak diatur untuk inisaitif perubahan tujuan fasilitas.
(Sesuai dengan PMK-145/PMK.04/2022 & PMK-149/PMK.04/2022)

Perusahaan KITE Pengembalian dapat mengajukan sebagai penerima fasilitas KITE Pembebasan dengan mengajukan ulang permohonan izin untuk penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan ke Kantor Wilayah DJBC.

Untuk impor/pemasukan yang menggunakan fasilitas KITE Pengembalian harus diselesaikan dengan ekspor ke Luar Daerah pabean atau melalui PLB dan dimintakan pengembalian dengan permohonan pengembalian Bea Masuk (BCL.KT 02), tidak bisa dlakukan penyelesaian menggunakan laporan pertanggungjawaban (BCL.KT 01).
(Sesuai dengan PMK-145/PMK.04/2022 & PMK-149/PMK.04/2022)

Peraturan KITE tidak mengatur mengenai lartas, ketentuan lartas mengikuti peraturan Kementerian Perdagangan.
(Sesuai dengan PMK-145/PMK.04/2022 & PMK-149/PMK.04/2022)

Perusahaan KITE dapat menggunakan tools monitoring mandiri sesuai dengan PER-02/BC/2019 tentang Monitoring dan Evaluasi Fasilitas TPB dan KITE. Namun, pada dasarnya Perusahaan KITE tidak akan mendapatkan fasilitas KITE atas Barang dan Bahan yang diolah, dirakit, dipasang yang kemudian diekspor tetapi tidak sesuai dengan ketentuan pemberian fasilitas KITE.
(Sesuai dengan PMK-145/PMK.04/2022 & PMK-149/PMK.04/2022)

Perusahaan KITE dapat mengakses:

• https://ceisa40.gitbook.io/portalceisa40/portal-pengguna-jasa-1/pendaftaran-baru
• ttps://ceisa40.gitbook.io/portalceisa40/portal-pengguna-jasa-1/setting-role-akses-menu

(Sesuai dengan PMK-145/PMK.04/2022 & PMK-149/PMK.04/2022)